NADIKABAR.COM — Usulan pelibatan Danantara dalam pengembangan obligasi daerah mengemuka dalam Sarasehan Nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dukungan yang diusulkan mencakup penggabungan pembiayaan sejumlah proyek hingga penjaminan untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tito Sulistio menyampaikan gagasan tersebut dalam diskusi panel di Gedung Nusantara IV, Kamis (19/11/2026). Forum ini menghadirkan tokoh-tokoh seperti pemerintah daerah, regulator keuangan, praktisi pasar modal, hingga akademisi dalam rangka mematangkan rancangan regulasi obligasi daerah.
Dalam kesempatan itu, Tito mengusulkan sejumlah proyek di berbagai daerah digabungkan dalam satu penerbitan obligasi melalui skema pembiayaan gabungan atau pool financing.
"Ada beberapa ide: tourism di Bali, jalan tol di Jakarta, power plant mungkin di Kalimantan Timur, oleh Danantara digabung menjadi pool financing, mengeluarkannya satu obligasi. Itu dimungkinkan," ujar Tito.
Selain penggabungan pembiayaan proyek, Tito mengusulkan keterlibatan Danantara dalam penjaminan. Ia menyebut sejumlah bentuk dukungan, seperti penjaminan kredit sebagian, penyediaan dana cadangan, serta dukungan likuiditas.
"Saya sih straightforward mengatakan, kalau mungkin, penjaminannya itu masuk ke Danantara. Danantara punya uang kok, Rp300-400 triliun," kata Tito.
Tito juga menekankan dua syarat agar obligasi daerah diminati pasar, yaitu status bebas pajak dan pencatatan di bursa. Menurutnya, dengan tercatat di pasar modal, penggunaan dana akan diaudit dan dilaporkan setiap tiga bulan di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Moga-moga dengan adanya obligasi daerah, aliran airnya kencang, waduknya bisa membesar, sehingga mengairi persawahan ini. Dan upaya ini saya rasa bisa membuat waduk dan saluran ini jalan dengan lancar dan mengairi perekonomiannya," tutur Tito.
Kaltim Bidik Sumber Dana Baru di Tengah Pemangkasan Transfer
Dari sisi kepala daerah, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyambut antusias rencana penguatan payung hukum obligasi daerah. Menurutnya, pemangkasan alokasi transfer pusat membuat daerah harus mencari sumber pembiayaan baru di luar APBN dan APBD.
Rudy memaparkan, APBD Kaltim pada 2025 yang semula berada di kisaran Rp20,1 triliun menyusut menjadi Rp13,1 triliun setelah penyesuaian perubahan anggaran. Pendapatan transfer daerah yang sebelumnya Rp9,86 triliun turun menjadi Rp3,1 triliun, atau terpangkas sekitar 69 persen hingga lebih dari 70 persen pada pos Dana Bagi Hasil (DBH).
"Peluang bagi Kaltim tentunya merupakan sumber dana baru agar kita tidak tergantung daripada dana APBN maupun dana DBH," ungkap Rudy.
Rudy menyatakan Kaltim siap memanfaatkan obligasi daerah asalkan dialokasikan untuk proyek-proyek produktif yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Rudy menambahkan, dua sektor yang dibidiknya antara lain pembangunan pembangkit listrik independen (Independent Power Plant/IPP) dan penyediaan air minum. Keputusan itu didasari oleh data bahwa 45 persen wilayah Kaltim masih belum terlayani air minum layak.
"Sikap Kaltim tentunya sangat mendukung, dengan syarat pastinya adalah obligasi daerah ini layak asal dipakai untuk proyek-proyek yang produktif," tegas Rudy.
Rudy juga mengusulkan empat poin masukan, yaitu penyederhanaan proses persetujuan tanpa mengabaikan kehati-hatian fiskal, perlakuan khusus dalam penilaian kapasitas fiskal daerah penghasil sumber daya alam, pembatasan penggunaan dana khusus untuk pembangunan bukan belanja rutin, serta penguatan SDM dan kelembagaan daerah.
Soroti Tata Kelola, Syarat Fiskal, hingga Minat Investor Muda
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menjelaskan bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional masih berada di angka 28,5 persen. Ketergantungan pada transfer pusat masih mencapai 65 persen, sementara rata-rata belanja modal hanya 16,2 persen.
Menanggapi usulan pelibatan Danantara, Nufransa menilai skema tersebut cukup baik jika dilakukan melalui private placement. Namun, pemerintah tetap berharap obligasi daerah mampu mendatangkan modal baru (fresh money) dari investor eksternal.
Nufransa juga mengingatkan, hingga kini belum ada daerah yang berhasil menerbitkan obligasi karena kendala persetujuan DPRD, perizinan, hingga kesiapan proyek. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik dan kesinambungan fiskal jangka panjang menjadi harga mati.
"Ketika sebuah perusahaan mau go public, ini kan sama mau go public tapi caranya dengan mengeluarkan surat utang. Pasti dia harus good governance, pengelolaannya transparan, akuntabilitas terjaga," ujar Nufransa.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nasrun merinci bahwa daerah wajib memenuhi syarat administratif dan fiskal yang ketat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 1 Tahun 2024.
Menurutnya, Proyek harus masuk dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD hingga APBD), batas maksimal utang tidak melebihi 75 persen pendapatan APBD tahun sebelumnya, rasio kemampuan membayar utang (DSCR) minimal 2,5, serta harus mengantongi pertimbangan Kemendagri dan persetujuan Menkeu.
"Kalau kita lihat evaluasi 20 tahun otonomi daerah, ini salah satu cara daerah untuk menggali potensi yang ada di pemerintah daerah, salah satunya mengeluarkan obligasi daerah ini. Untuk regulasi ke depan, kalau bisa kita dorong untuk mempercepat sebagai alternatif untuk pembiayaan daerah," kata Nasrun.
Dari perspektif akademisi, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Didin Fatihudin menekankan agar obligasi daerah diterbitkan berbasis proyek berjalan yang memiliki arus kas (cash inflow) lancar. Dengan begitu, menurutnya, kewajiban pembayaran kupon dan pokok tidak membebani masyarakat.
Didin juga melihat potensi pasar yang besar dari kalangan investor milenial dan generasi Z (Gen-Z) yang kini mendominasi sekitar 79 hingga 80 persen investor ritel digital.
"Daerah kalau memang kemandiriannya ingin meningkat, jangan terlalu berharap pada pemerintah pusat mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah. Oleh karena itu penting untuk menerbitkan obligasi daerah," tutur Didin.
Perjalanan Regulasi Sudah Setengahnya di DPR
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Marcus Mekeng memastikan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah telah resmi diserahkan kepada DPR RI.
"Perjuangan untuk menerbitkan obligasi daerah itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi semua proses itu harus dimulai dan sudah kami mulai sejak tahun lalu, dan kemarin sudah kita serahkan naskah akademik ke DPR. Jadi perjalanan itu sudah setengahnya, setengahnya sekarang ada di DPR," ucap Mekeng.
Mekeng meminta seluruh pemangku kepentingan tidak terjebak ketakutan berlebihan terhadap risiko gagal bayar, karena berdasarkan catatan global, dari 18 negara yang telah menerbitkan obligasi daerah, tingkat kegagalannya sangat kecil.
"Ada 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond. Yang gagal itu hanya 0,1 persen. Jadi jangan sampai hanya 0,1 persen membuat kita ketakutan dan seolah-olah kita tidak bisa membangun," tegas Mekeng.
Mekeng mengingatkan, mengandalkan APBN semata untuk membangun 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan total 280 juta penduduk berisiko membuat Indonesia semakin tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam, China, Malaysia, dan Singapura.
"Kalau kita semua mengandalkan pembangunan dari APBN, saya tidak yakin kita bisa membangun daerah ini karena APBN punya keterbatasan anggaran," katanya.
Menurut Mekeng, penyaringan tata kelola dari DPRD, Kemendagri, Kemenkeu, BPK, hingga otoritas pasar modal sudah sangat ketat. Ia pun berharap pembahasan RUU Obligasi Daerah di DPR dapat berjalan lancar agar menjadi tonggak sejarah baru kemandirian pembangunan daerah menuju Indonesia Emas.