Rudy menyatakan Kaltim siap memanfaatkan obligasi daerah asalkan dialokasikan untuk proyek-proyek produktif yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Rudy menambahkan, dua sektor yang dibidiknya antara lain pembangunan pembangkit listrik independen (Independent Power Plant/IPP) dan penyediaan air minum. Keputusan itu didasari oleh data bahwa 45 persen wilayah Kaltim masih belum terlayani air minum layak.

"Sikap Kaltim tentunya sangat mendukung, dengan syarat pastinya adalah obligasi daerah ini layak asal dipakai untuk proyek-proyek yang produktif," tegas Rudy.

Rudy juga mengusulkan empat poin masukan, yaitu penyederhanaan proses persetujuan tanpa mengabaikan kehati-hatian fiskal, perlakuan khusus dalam penilaian kapasitas fiskal daerah penghasil sumber daya alam, pembatasan penggunaan dana khusus untuk pembangunan bukan belanja rutin, serta penguatan SDM dan kelembagaan daerah.

Soroti Tata Kelola, Syarat Fiskal, hingga Minat Investor Muda

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menjelaskan bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional masih berada di angka 28,5 persen. Ketergantungan pada transfer pusat masih mencapai 65 persen, sementara rata-rata belanja modal hanya 16,2 persen.

Menanggapi usulan pelibatan Danantara, Nufransa menilai skema tersebut cukup baik jika dilakukan melalui private placement. Namun, pemerintah tetap berharap obligasi daerah mampu mendatangkan modal baru (fresh money) dari investor eksternal.

Nufransa juga mengingatkan, hingga kini belum ada daerah yang berhasil menerbitkan obligasi karena kendala persetujuan DPRD, perizinan, hingga kesiapan proyek. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik dan kesinambungan fiskal jangka panjang menjadi harga mati.

"Ketika sebuah perusahaan mau go public, ini kan sama mau go public tapi caranya dengan mengeluarkan surat utang. Pasti dia harus good governance, pengelolaannya transparan, akuntabilitas terjaga," ujar Nufransa.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nasrun merinci bahwa daerah wajib memenuhi syarat administratif dan fiskal yang ketat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 1 Tahun 2024.

Menurutnya, Proyek harus masuk dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD hingga APBD), batas maksimal utang tidak melebihi 75 persen pendapatan APBD tahun sebelumnya, rasio kemampuan membayar utang (DSCR) minimal 2,5, serta harus mengantongi pertimbangan Kemendagri dan persetujuan Menkeu.

"Kalau kita lihat evaluasi 20 tahun otonomi daerah, ini salah satu cara daerah untuk menggali potensi yang ada di pemerintah daerah, salah satunya mengeluarkan obligasi daerah ini. Untuk regulasi ke depan, kalau bisa kita dorong untuk mempercepat sebagai alternatif untuk pembiayaan daerah," kata Nasrun.