"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ucap Denny.

Lebih lanjut dijelaskan, ULN pemerintah digunakan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (20,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,4%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

Di saat ULN pemerintah naik, posisi ULN swasta pada kuartal III-2026 justru turun tipis menjadi US$ 196,3 miliar dari sebelumnya US$ 196,7 miliar pada kuartal II-2026. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).