Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.
Pengelolaan ULN juga dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Ramdan menerangkan ULN pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah sektor ekonomi. Porsi terbesar digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah.
Selanjutnya, untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,8 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,4 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$196,3 miliar pada kuartal III 2026. Angka tersebut turun dibandingkan posisi kuartal sebelumnya yang sebesar US$196,7 miliar.
Penurunan tersebut didorong oleh berkurangnya ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).