NADIKABAR.COM — UU Perampasan Aset mengatur skema penyitaan aset untuk membayar kerugian bagi korban tindak pidana penipuan mulai investasi hingga travel umroh atau haji.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 5 yang mengatur jenis-jenis aset yang bisa dirampas. Ayat 1 poin d menyebutkan, "Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi: ... d. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara".

Pasal itu juga mengatur batas kewajaran terhadap aset yang dirampas dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan.