Nasional
HALAMAN 2 DARI 3
UU Perampasan Aset Atur Skema Bayar Kerugian Korban Penipuan
UU Perampasan Aset mengatur skema penyitaan aset untuk membayar kerugian bagi korban tindak pidana penipuan mulai investasi hingga travel umroh atau haji.
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Kamis, 19 November 2026 pukul 20:28 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Selain itu, pada ayat 3 mengatur penyitaan aset untuk membayar kerugian harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".
Sementara, bagian penjelasan Pasal tersebut mendefinisikan penyitaan aset untuk membayar kerugian adalah, aset yang dinyatakan dirampas namun tidak bisa dieksekusi.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.