Selain itu, pada ayat 3 mengatur penyitaan aset untuk membayar kerugian harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".

Sementara, bagian penjelasan Pasal tersebut mendefinisikan penyitaan aset untuk membayar kerugian adalah, aset yang dinyatakan dirampas namun tidak bisa dieksekusi.