Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
UU Perampasan Aset Atur Skema Bayar Kerugian Korban Penipuan
UU Perampasan Aset mengatur skema penyitaan aset untuk membayar kerugian bagi korban tindak pidana penipuan mulai investasi hingga travel umroh atau haji.
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Kamis, 19 November 2026 pukul 20:28 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Sedangkan, Pasal 4 mengatur jenis-jenis tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset. Selain korupsi, ada pula jenis tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi informasi.
"Yang dimaksud dengan 'tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas' antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto".
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.