NADIKABAR.COM — UU Perampasan Aset mengatur skema penyitaan aset untuk membayar kerugian bagi korban tindak pidana penipuan mulai investasi hingga travel umroh atau haji.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 5 yang mengatur jenis-jenis aset yang bisa dirampas. Ayat 1 poin d menyebutkan, "Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi: ... d. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara".

Pasal itu juga mengatur batas kewajaran terhadap aset yang dirampas dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan.

Selain itu, pada ayat 3 mengatur penyitaan aset untuk membayar kerugian harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".

Sementara, bagian penjelasan Pasal tersebut mendefinisikan penyitaan aset untuk membayar kerugian adalah, aset yang dinyatakan dirampas namun tidak bisa dieksekusi.

Sedangkan, Pasal 4 mengatur jenis-jenis tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset. Selain korupsi, ada pula jenis tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi informasi.

"Yang dimaksud dengan 'tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas' antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto".