NADIKABAR.COM — Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Dia menilai regulasi tersebut menjadi momentum untuk mengubah paradigma pemberantasan korupsi yang selama ini tak hanya berfokus pada hukuman penjara.

Menurut Hardjuno, pemberantasan korupsi selama ini terlalu berfokus pada hukuman penjara bagi pelaku. Padahal, pengembalian kekayaan hasil kejahatan kepada negara juga harus menjadi perhatian utama.

"Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri," kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

Dia mengatakan hukuman penjara tidak akan memberikan efek jera yang optimal karena koruptor masih dapat mempertahankan keuntungan ekonomi dari kejahatannya. Karena itu, penegakan hukum harus memastikan korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan.