Meski menyambut pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno mengingatkan masih ada sejumlah ketentuan yang dapat menjadi objek kajian dan pengujian hukum. Hal itu terutama berkaitan dengan perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara dalam merampas aset.
"Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya," ujarnya.
Hardjuno menegaskan perampasan aset harus memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku maupun pihak lain. Aset yang dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan tetap dapat dirampas sepanjang terbukti berasal dari tindak pidana.
Namun, dia mengingatkan hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik harus tetap dilindungi.