"Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian," tegasnya.

Selain itu, Hardjuno menyoroti pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Dia meminta kedua lembaga tersebut memiliki pembagian kewenangan yang jelas, bekerja transparan, dan tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.

"Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan," katanya.