NADIKABAR.COM — DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi UU. Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan UU ini memungkinkan untuk merampas aset travel bodong demi memulihkan kerugian korban.
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua nontindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Soedeson menjelaskan melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Kebijakan itu dilakukan apabila hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
"Selain itu, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen," kata politisi Golkar ini.
"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," tambahnya.