Soedeson memastikan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan. Hal itu, kata dia, menjadi bentuk keseimbangan atas kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.

Ia menegaskan, tidak ada aset yang dapat dirampas begitu saja tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," kata Soedeson.

Diketahui, DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Setelah perjalanan dan pembahasan panjang, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU.

Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.