Soedeson mengatakan, undang-undang tersebut juga mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas.

Ia mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian. Contoh lainnya terkait biro perjalanan atau travel bodong yang mengumpulkan dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi justru tidak memenuhi kewajibannya.

"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," kata Soedeson.

Ia menilai, selama ini ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut. Sebab, kata dia, pelaku memang dapat dipidana penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.

"Dengan undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas," ungkap dia.