NADIKABAR.COM — UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tidak dapat menjerat kasus kejahatan yang lama.

Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 72 yang menyatakan aturan UU Perampasan Aset berlaku untuk kasus pidana setelah UU ini disahkan. NadiKabar.com mengakses naskah UU di laman resmi DPR.

"Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan," demikian bunyi Pasal 72.