"Undang-Undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61," isi Pasal 74.
UU Perampasan Aset resmi disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-13, Kamis (19/11). Seluruh fraksi DPR sepakat melakukan pengesahan karena mereka menilai UU ini sudah mangkrak selama 18 tahun.
Pada awalnya, UU Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember, tetapi DPR mengesahkannya lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan.