Sementara itu, UU Perampasan Aset resmi diberlakukan paling lama satu tahun sejak UU dinyatakan sah oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini mengutip draf final UU Perampasan Aset yang dirilis di laman DPR RI.

"Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan," bunyi Pasal 73.

Kemudian, masih merujuk draf finalnya, UU ini juga baru dapat diberlakukan setelah terbentuknya dua badan yang bertugas mengelola dan mengawasi aset.