NADIKABAR.COM — UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tidak dapat menjerat kasus kejahatan yang lama.

Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 72 yang menyatakan aturan UU Perampasan Aset berlaku untuk kasus pidana setelah UU ini disahkan. NadiKabar.com mengakses naskah UU di laman resmi DPR.

"Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan," demikian bunyi Pasal 72.

Sementara itu, UU Perampasan Aset resmi diberlakukan paling lama satu tahun sejak UU dinyatakan sah oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini mengutip draf final UU Perampasan Aset yang dirilis di laman DPR RI.

"Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan," bunyi Pasal 73.

Kemudian, masih merujuk draf finalnya, UU ini juga baru dapat diberlakukan setelah terbentuknya dua badan yang bertugas mengelola dan mengawasi aset.

"Undang-Undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61," isi Pasal 74.

UU Perampasan Aset resmi disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-13, Kamis (19/11). Seluruh fraksi DPR sepakat melakukan pengesahan karena mereka menilai UU ini sudah mangkrak selama 18 tahun.

Pada awalnya, UU Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember, tetapi DPR mengesahkannya lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan.