NADIKABAR.COM — Pendiri dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi momentum baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi, terutama melalui upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.
"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menangkap dan memenjarakan pelaku, tetapi juga harus menyasar hasil kejahatannya," kata Pangi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026.
Pangi mengatakan regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaku korupsi tidak lagi dapat menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, termasuk aset yang disembunyikan, dialihkan, atau diatasnamakan kepada pihak lain.
Menurut dia, perampasan aset dapat memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi karena penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman penjara, tetapi juga pada pengembalian kekayaan negara yang diperoleh secara ilegal.
"Pesannya sederhana: korupsi tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menjadi kaya. Negara harus hadir untuk mengambil kembali kekayaan yang diperoleh dari kejahatan dan mengembalikannya bagi kepentingan rakyat," ujar Pangi.
Ia menilai pengesahan UU Perampasan Aset merupakan respons terhadap aspirasi publik yang menginginkan penegakan hukum lebih efektif dalam mengejar, menyita, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.