Ia menilai tantangan utama setelah pengesahan UU Perampasan Aset adalah memastikan implementasinya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui penyusunan aturan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.

Selain itu, mekanisme perampasan aset harus tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta proses peradilan yang adil agar tidak disalahgunakan terhadap pihak yang tidak bersalah.

"Jangan sampai undang-undangnya sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya justru tersendat," kata dia.

Pangi menegaskan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang disahkan atau pelaku yang dijatuhi hukuman, tetapi juga dari besarnya aset negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Survei Voxpol Center Research and Consulting tersebut dilaksanakan pada 3-12 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage random sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih dengan aplikasi i-Voxpol berbasis Android. Survei memiliki margin of error sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.