Pangi juga menyoroti komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya menyatakan siap mundur dari jabatan pimpinan DPR, bahkan sebagai anggota DPR, apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Menurut dia, pengesahan regulasi tersebut lebih cepat dari tenggat yang disampaikan Dasco menunjukkan aspirasi masyarakat perlu direspons melalui keputusan politik yang konkret.

Pangi menyebut hasil survei nasional Voxpol Center Research and Consulting pada Oktober 2026 menunjukkan 88,9 persen masyarakat setuju terhadap pengesahan UU Perampasan Aset. Sebanyak 8,8 persen responden menyatakan tidak setuju, sedangkan 2,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Ia mengatakan temuan tersebut memperlihatkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap upaya negara memperkuat instrumen hukum untuk memberantas korupsi dan memulihkan kerugian akibat tindak pidana.

Survei yang sama juga mencatat 90,1 persen responden setuju terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor, sedangkan 7,7 persen menyatakan tidak setuju.

Namun, Pangi mengingatkan dukungan publik terhadap hukuman mati harus dibedakan dari ketentuan hukum yang berlaku, karena penerapannya dalam perkara korupsi memiliki persyaratan tersendiri.