"Kami berharap pemerintah juga melihat dan melindungi kami, para pekerja yang selama ini mencari nafkah secara legal dari industri ini. Banyak dari kami memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilan ini. Kalau ruang bekerja kami sampai hilang, kami tentu khawatir akan ke mana mencari penghidupan berikutnya," ujar Enggar, ditulis Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, perlindungan kesehatan masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi zat terlarang tetap penting. Namun, kebijakan tersebut perlu diterapkan secara tepat sasaran agar tidak berdampak pada pekerja dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal.
"Kami mendukung pemerintah untuk menindak setiap pelanggaran dan penyalahgunaan. Harapan kami sederhana, jangan sampai pekerja yang mencari nafkah secara sah ikut kehilangan pekerjaan karena perbuatan pihak-pihak yang melanggar hukum. Kami berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan ruang bagi kami untuk tetap bekerja dan menghidupi keluarga," tuturnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan melalui petisi daring bertajuk "PHK Massal Mengintai Ratusan Ribu Pekerja Akibat Wacana Pelarangan Rokok Elektrik" di platform Change.org. Hingga Rabu (18/11), petisi tersebut telah mengumpulkan sekitar 65.000 tanda tangan.