NADIKABAR.COM — Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana bagi masyarakat terdampak diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum.
Menurut dia, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya membangun rumah, tetapi harus memastikan akses jalan, jembatan, serta fasilitas dasar sebagai menunjang kehidupan tersedia dengan baik.
"Membangun kembali rumah berarti membangun tempat masyarakat untuk memulai kehidupannya," ucap Surya usai rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan huntap pascabencana 2025 di Sumatera bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perwakilan Aceh dan Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.
Wagub melanjutkan, memulihkan rasa aman serta mengembalikan harapan dan menata masa depan dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah hingga lembaga kemanusiaan.
Surya menekankan, diperlukan perhatian bersama mempercepat penyelesaian pembangunan huntap di tingkat pemerintah kabupaten/kota, memastikan kesiapan lahan hingga potensi bencana berulang.
"Hunian harus memenuhi standar keselamatan, serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Penerima manfaat wajib diverifikasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau," kata dia.
Pihaknya juga menjelaskan, pembangunan huntap di Sumatera Utara melibatkan sejumlah pihak, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membangun 1.103 unit dari total 1.167 unit.
Huntap ini tersebar di Tapanuli Selatan sebanyak 441 unit, Padangsidimpuan 241 unit, Sibolga 200 unit, Tapanuli Tengah 182 unit, dan Tapanuli Utara 103 unit.
Selain itu, lanjut dia, Posko Bencana Provinsi Sumut telah membangun huntap sebanyak 100 unit, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun 792 unit.
"Kesiapan maupun kejelasan status lahan masih menjadi salah satu tantangan utama mempercepat pembangunan huntap di Sumut," tegas Surya.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infra RI Ronny Ariuly Hutahaean menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta segera dilakukan percepatan waktu pemulihan pascabencana.
"Sesuai arahan bapak Presiden pada Mei 2026, target pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun dari rencana awal tiga tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material hingga kapasitas pelaksana di lapangan," ucap Ronny.
Data Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyebutkan, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari target pembangunan huntap sebanyak 57.027 unit, di antaranya 2.085 unit hingga awal Oktober 2026 telah rampung, sedangkan 1.882 unit lainnya masih tahap konstruksi.
"Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap dengan skema ‘in situ’ atau pembangunan di lokasi semula," kata Ronny.
