NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengapresiasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan pengembangan kompetensi ASN di Kota Tangerang.
Menurutnya, pembenahan kualitas aparatur menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas, lanjutnya, bukan hanya karena banyaknya inovasi, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan dan manfaatnya.
"Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang," ucap Aria Bima saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Jumat.
Dalam kunjungan kerja tersebut pembahasan mengenai evaluasi pelayanan mencakup empat aspek, yakni standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas.
Selain itu Aria Bima menyoroti sinergi Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal, seperti ATR/BPN serta sektor pendidikan dan kesehatan. Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai mampu mengurangi ego sektoral dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi serta digitalisasi pengaduan masyarakat, juga mendapat apresiasi. Menurut Aria, integrasi layanan dan respons cepat terhadap aduan menjadi praktik menarik untuk dijadikan percontohan.
"Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni MPP, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan," tuturnya.
Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan komitmen Pemkot Tangerang untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan tidak diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
"Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas," tutur Sachrudin.
