NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendukung agar penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dikoordinasikan dengan komando langsung dari Presiden Prabowo. Langkah tersebut diperlukan seiring meluasnya dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, konektivitas, hingga aktivitas ekonomi.
Eddy menilai skala penanganan karhutla di Kalimantan kini membutuhkan mobilisasi sumber daya besar dan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah telah mengerahkan 12.880 personel gabungan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dengan operasi yang telah berlangsung selama 48 hari.
"Ketika kebakaran sudah berlangsung berminggu-minggu, membutuhkan pengerahan ribuan personel, dukungan udara, operasi modifikasi cuaca dan melibatkan banyak daerah, maka sudah sebaiknya level koordinasi penanganannya langsung di bawah Presiden," tuturnya dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).
Menurutnya, salah satu indikator penting adalah dampak karhutla yang sudah merembet ke sektor konektivitas nasional. Kementerian Perhubungan mencatat asap karhutla telah memengaruhi operasional sejumlah bandara di Kalimantan. Di Bandara Singkawang, misalnya, asap tebal menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16-19 Agustus.
"Ketika asap sudah mengganggu penerbangan, mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, dampaknya sudah melampaui batas administratif sebuah provinsi," tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung ke Kalimantan pada 22 Agustus untuk memimpin penanganan karhutla serta menginstruksikan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum.
