Dalam konteks legislasi, Eddy menekankan pentingnya percepatan pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, serta revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan. Menurutnya, kerangka hukum yang kuat dibutuhkan untuk memberikan kepastian bagi investor sekaligus memastikan bahwa transisi energi berjalan secara adil dan berkelanjutan.
"Investasi iklim membutuhkan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas. Karena itu, penguatan regulasi harus berjalan beriringan dengan upaya membuka ruang investasi dan memastikan manfaat transisi energi dapat dirasakan masyarakat," ungkap Eddy.
Eddy menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan kebijakan iklim agar setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh penjelasan atas pandangannya.
"Bali Climate Week harus menjadi ruang untuk mempertemukan komitmen dengan langkah nyata. Kita perlu memastikan bahwa agenda iklim tidak berhenti pada target dan deklarasi, tetapi diterjemahkan menjadi proyek yang dapat dibiayai, investasi yang terealisasi, dan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Eddy.
