NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan bahwa kemudahan akses bagi kelompok rentan termasuk perempuan dalam situasi bencana bukan sekadar program kemanusiaan, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi setiap warga negara.
Pernyataan itu merespons prakiraan Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa pada November-Desember 2026 berpotensi terjadi cuaca ekstrem berupa hujan yang sangat lebat. Hal itu dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta angin kencang.
Antisipasi dari setiap ancaman, termasuk bencana, harus mampu melindungi setiap warga negara, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 18 November 2026, tercatat 2.390 kejadian bencana sepanjang tahun ini dengan dominasi bencana hidrometeorologi sebesar 99,24 persen, termasuk 644 banjir, 380 cuaca ekstrem, dan 116 tanah longsor.
Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan sejumlah langkah yang tepat. Mulai dari mitigasi, kesiapan infrastruktur dan masyarakat, termasuk penanganan yang memadai di pengungsian pada wilayah terdampak bencana.
BNPB juga mencatat, per 16 Desember 2025, dari 106.300 pengungsi bencana di Aceh dan Sumatera Utara, sebanyak 55.725 orang atau sekitar 52 persen adalah perempuan.