Komposisi ini menegaskan bahwa beban pengungsian tidak terdistribusi merata, dan kebutuhan spesifik perempuan kerap terabaikan dalam respons darurat.

"Angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah ibu, saudara, dan anak-anak kita yang harus mendapat perlindungan nyata saat bencana datang," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Reries menilai persoalan akses perempuan di pengungsian bukan semata soal logistik. Ia merujuk pada pola yang berulang, seperti keterbatasan air bersih, sanitasi terpisah, layanan kesehatan reproduksi, hingga ruang aman yang memadai masih menjadi persoalan klasik di titik-titik pengungsian.

Temuan Indonesian Humanitarian Coordination Platform (IHCP) pada Desember 2025 yang menyoroti bahwa penempatan pengungsi tanpa ruang aman dan privasi memadai secara signifikan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender bagi perempuan dan remaja perempuan.

"Negara tidak boleh berhenti pada mitigasi formal. Standar minimum pengungsian yang ramah perempuan harus dipastikan hadir, bukan bergantung pada inisiatif relawan atau lembaga swadaya masyarakat," ujar Rerie.

Menurutnya, akar persoalan terletak pada ketimpangan struktural yang membuat perempuan memiliki akses lebih rendah terhadap sumber daya, termasuk dalam situasi darurat.