Ia merujuk data ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa dari populasi perempuan Indonesia, hanya sekitar 55 persen yang bekerja, sementara itu laki-laki mencapai 84 persen. Sebanyak 61 persen perempuan bekerja di sektor yang belum mendapat perlindungan dan jaminan sosial

"Ketika perempuan sudah menghadapi hambatan struktural dalam kehidupan sehari-hari, beban itu berlipat saat bencana terjadi. Inilah yang harus dijawab negara dengan kebijakan yang berpihak," tegasnya.

Rerie mendorong sejumlah langkah konkret untuk mengatasi kondisi tersebut. Antara lain, pemerintah perlu menetapkan standar minimum fasilitas pengungsian yang responsif gender, mencakup sanitasi terpisah, penerangan memadai, ruang menyusui, serta layanan kesehatan reproduksi yang siap pakai.

Selain itu, alokasi anggaran kebencanaan di pusat dan daerah harus memuat pos khusus untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, dengan indikator yang terukur.

Ia menambahkan, data pengungsi terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan disabilitas harus menjadi basis perencanaan bantuan, bukan pelengkap laporan.

"Perlindungan bagi setiap warga negara hanya bermakna jika mereka yang paling rentan benar-benar bisa menjangkau bantuan dan rasa aman. Perempuan bukan objek belas kasihan, mereka adalah warga negara yang haknya harus dipenuhi," pungkasnya.