NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa (BOPPJ) di Jakarta, Kamis.

Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala BOPPJ, Fadil pernah mengisi sejumlah posisi penting di Kepolisian, mulai dari Kapolda Jawa Timur pada 2020, Kapolda Metro Jaya pada 2020-2023, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri pada 2023-2025.

Fadil juga menjabat posisi sebagai Komisaris MIND ID, holding industri pertambangan yang mengintegrasikan PT ANTAM (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk dalam satu ekosistem strategis nasional.

Fadil resmi mendampingi Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf yang terlebih dahulu dilantik Presiden pada 2025.

Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, yang dibentuk pada 24 Juni 2025, merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025.

Badan tersebut bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, serta pengembangan di wilayah pantai utara Jawa.

Salah satu tugas yang akan diemban oleh Fadil Imran sebagai Wakil Kepala BOPPJ yakni proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Proyek ini merupakan salah satu program yang akan dikelola oleh BOPPJ. Pembangunan tanggul laut raksasa pantura Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer yang terbagi dalam dua wilayah.

Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon. Wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.

Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut, tanggul pantai , serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove.

Urgensi pembangunan giant sea wall sebagai langkah strategis nasional untuk menjawab berbagai tantangan serius di kawasan pesisir.

Kondisi pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.

Wilayah yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur itu dihuni oleh sekitar 50 juta penduduk dan menyumbang 38 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Adapun kawasan ekonomi dan industri yang terbentang di pantura terdiri atas 70 kawasan industri dan lima kawasan ekonomi. Pantura Jawa juga menjadi bagian penting dari poros logistik nasional di mana sejumlah pelabuhan penting dan bandara, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Bandara Ahmad Yani.

Tidak hanya kawasan ekonomi, industri dan permukiman, giant sea wall juga dibutuhkan untuk melindung lumbung-lumbung sawah di pantura yang selama ini menjadi salah satu sumber ketahanan pangan nasional.

Secara keseluruhan, pembangunan giant sea wall tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer dan dibagi menjadi 15 segmen.

Pembangunan proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada awal 2027 dan telah mendapat minat dari pihak yang bersedia mendanai proyek tersebut.

Pemerintah menekankan pembangunan itu sebagai proyek jangka panjang dan penyelesaiannya membutuhkan waktu berbeda di setiap wilayah.

Diperkirakan keseluruhan pembangunan giant sea wall membutuhkan waktu hingga sekitar 20 tahun. Namun, jika pelaksanaannya berjalan lebih cepat, proyek tersebut diperkirakan dapat rampung dalam waktu sekitar 10 hingga 15 tahun.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025, persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pantura Jawa dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa.

Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa sebagaimana dimaksud meliputi infrastruktur tanggul laut dan reklamasi, termasuk jalan dan jembatan, jalan kereta api, sistem perpompaan banjir, jaringan dan instalasi pengolahan air minum.

Kemudian jaringan air limbah dan instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan sampah, sistem navigasi pelayaran, utilitas, dan infrastruktur lainnya di Pantura Jawa, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi dengan sistem dan jaringan.

Tidak hanya melindungi kawasan Pantura Jawa, Giant Sea Wall nantinya juga memungkinkan terciptanya ketahanan air sebagaimana tercantum dalam Astacita Presiden Prabowo.

Upaya mengubah air laut menjadi air tawar atau desalinasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai ketahanan air di wilayah-wilayah yang sering mengalami kekeringan, yang semakin diperparah oleh perubahan iklim, termasuk elnino yang semakin parah.

Jika proyek itu sudah dimulai, suplai air payau akan mencukupi untuk diproses menjadi air tawar dan dimanfaatkan untuk sehari-hari.

Waduk-waduk retensi giant sea wall juga dapat dimanfaatkan untuk air baku bagi masyarakat. Waduk-waduk tersebut merupakan infrastruktur pengendali banjir yang menampung limpasan air hujan.Dengan demikian waduk retensi ini dapat berfungsi sebagai area konservasi air yang sewaktu-waktu sumber daya airnya dibutuhkan untuk mengantisipasi kekeringan.

Penunjukan Fadil Imran sebagai Wakil Kepala BOPPJ oleh Presiden memiliki tujuan untuk membantu Kepala BOPPJ terkait salah satu megaproyek, yakni giant sea wall yang sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat.