NADIKABAR.COM — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendorong Pemkot Surabaya memperketat pengawasan keandalan bangunan dan akses keselamatan publik di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi kebencanaan.
"Bagus ini, mengedukasi masyarakat agar terbangun kesadaran kolektif dalam menghadapi potensi kebencanaan," ujar Arif Fathoni di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, edukasi kebencanaan perlu diikuti kesiapan fisik kota, termasuk pengawasan terhadap keandalan bangunan dan fasilitas pendukung di ruang publik.
Arif mengapresiasi rencana kolaborasi Pemkot Surabaya bersama BMKG dan pakar geologi dari ITS untuk memasang sensor pemantau pergerakan tanah di sejumlah titik.
Ia mengatakan langkah tersebut perlu disertai edukasi kebencanaan hingga tingkat RT/RW melalui program Kampung Pancasila agar kesadaran masyarakat dan kesiapan fisik kota berjalan beriringan.
"Isu sesar ini harus jadi pemantik agar budaya sadar bencana melekat pada keseharian kita. Ketahanan kota dibangun dari regulasi yang tegas, penegakan SLF yang disiplin, dan pengawasan fisik bangunan demi keselamatan masyarakat," katanya.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan aspek keselamatan masyarakat tidak hanya melalui edukasi, tetapi juga pengawasan terhadap kondisi bangunan dan fasilitas pendukung di ruang publik.
Arif secara khusus menyoroti kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta pengelola pusat perbelanjaan menurunkan ketinggian pagar mal.
Menurut dia, penataan pagar berkaitan dengan mitigasi bencana karena menyangkut ketersediaan ruang keselamatan bagi masyarakat dalam kondisi darurat.
"Langkah Pak Wali Kota meminta ketinggian pagar mal diturunkan itu sudah sangat tepat. Ini bukan semata soal pagar, tetapi bagaimana memastikan ruang keselamatan tetap tersedia ketika terjadi kondisi darurat," katanya.
Arif mengatakan pagar besi yang terlalu tinggi dan berada di sisi jalan berpotensi mempersempit ruang gerak masyarakat, terutama saat kondisi darurat membutuhkan akses keselamatan dan evakuasi.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Surabaya tidak hanya mengevaluasi struktur utama gedung, tetapi juga berbagai elemen pendukung di sekitar bangunan.
Ia menjelaskan pagar, akses keluar-masuk, hingga jalur evakuasi perlu diperhatikan sebagai bagian dari aspek keselamatan publik.
Arif juga meminta proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan verifikasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diperketat agar pemenuhan persyaratan tidak berhenti pada aspek administrasi.
"Proses verifikasi PBG dan penerbitan SLF tidak boleh hanya berhenti pada formalitas administrasi di atas kertas. Pemkot harus menerjunkan tim untuk mengaudit langsung dan memverifikasi kondisi di lapangan secara berkala," katanya.
