Angelius turut menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang.
Ia menyinggung garis kemiskinan yang berada di angka Rp662 ribu per kapita per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar tingginya pertumbuhan ekonomi benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain penyerapan tenaga kerja, Angelius menilai pemerintah perlu memperkuat rantai pasok di sekitar kawasan industri. Masyarakat lokal harus mendapat kesempatan memasok kebutuhan pekerja, mulai dari ayam, daging, telur, hingga bahan pangan lainnya.
Dengan begitu, aktivitas industri tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi peternak, petani, dan pelaku usaha lokal.
"Tambang itu high tech (teknologi tinggi), high capital (modal besar), high risk (resiko tinggi). Tidak semua orang Indonesia bisa masuk di situ. Masyarakat berharap hanya dari supply chain (rantai pasok) saja," kata Angelius.
Ia juga mendorong pemerintah mengawal dan membina masyarakat lokal agar mampu memenuhi standar perusahaan besar. Menurut dia, perusahaan perlu memiliki skema yang jelas mengenai target penyerapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan pemasok dari daerah sekitar.
Angelius menilai masyarakat tidak bisa begitu saja dilepas bersaing dengan perusahaan atau pemasok dari luar daerah tanpa pendampingan. Pemerintah perlu membantu petani dan pelaku usaha lokal agar memiliki kemampuan memenuhi standar industri.