NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merespons kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai mengurangi pasokan gas bumi ke Singapura sejak 24 Oktober 2026. Pasokan gas dari Natuna dan Sumatra dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama sektor kelistrikan di Batam, Bintan, dan Sumatra.
"Dalam situasi pasokan energi global yang terganggu, sangat wajar apabila setiap negara memprioritaskan kebutuhan energinya masing-masing. Jika kebutuhan minyak dan gas bumi di dalam negeri meningkat akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, maka kepentingan nasional harus menjadi prioritas agar kegiatan ekonomi, industri, dan pelayanan publik tidak terganggu," tegas Eddy dalam keterangannya, Senin (26/6/2026).
Eddy menilai ketahanan energi nasional harus menjadi prioritas di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat dinamika geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah. Dalam kondisi tersebut, setiap negara berupaya mengamankan kebutuhan energinya agar aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat tetap berjalan.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN itu, kebijakan energi harus bertumpu pada kemampuan negara menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat dan dunia usaha. Ketahanan energi, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga keberlangsungan kegiatan ekonomi, daya saing industri, dan stabilitas nasional.
