"Ketika teman-teman NasDem melakukan Bimtek itu lancar-lancar saja. Tapi kami Gerindra ini tidak lancar. Di situlah ketersinggungan kami," ujar Yusuf.
Persoalan ini dipandang bukan lagi sebatas hak keuangan individu legislator saja. Yusuf menegaskan bahwa tindakan penahanan anggaran ini telah mengusik muruah serta kehormatan Partai Gerindra.
"Saya anggap ini harga dirinya Fraksi Gerindra, Partai Gerindra. Mestinya kalau Pak Wali tidak menghargai kami, ya mestinya dihargai partai ini," tegasnya.
Akibat mandeknya pencairan anggaran tersebut, para anggota dewan dari Gerindra terpaksa menanggung beban biaya secara mandiri. Langkah itu diambil untuk menghindari sanksi dan teguran internal dari pengurus pusat partai.
"Pasti kalau ini tidak dibayarkan, kami ditegur. Dan ya kemungkinan kami akan bayar sendiri-sendiri," ujar Yusuf.
Menurutnya, dari segi aturan tata kelola keuangan, dana Bimtek telah disetujui bersama dalam Dokumen APBD Parepare. Oleh karena itu, bagian keuangan seharusnya bisa langsung mencairkan dana tanpa perlu menunggu persetujuan ulang dari Wali Kota.
