NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan bahwa ikan akan menjadi menu wajib program makan bergizi gratis (MBG) setidaknya dua kali dalam seminggu.

"Ini kan baru mulai kan. Jadi, mau dilaksanakan secara bertahap. Dalam waktu segera. Implementasinya akan segera dilakukan," katanya, di Semarang, Rabu.

Jadi, dari sebelumnya ikan menjadi menu wajib program MBG sekali setiap minggu, saat ini ditingkatkan menjadi dua kali dalam seminggu.

Hal tersebut disampaikannya saat Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang.

Sejalan dengan perpres tersebut, gerakan gemar makan ikan tidak akan dilakukan sepihak, tetapi melibatkan berbagai sektor dan program, seperti MBG.

Menurut dia, gemar makan ikan sangat bermanfaat karena ikan mengandung protein tinggi yang bisa mencegah stunting.

Kemudian, kata dia, protein ikan jauh lebih murah dibandingkan dengan daging ayam maupun sapi, dan protein ikan lebih mudah didapatkan.

"Karena (potensi sumber daya, red.) ikan lestari kita sekitar 12-13 juta ton. Dengan kondisi seperti itu bisa dilakukan kegiatan gemar makan ikan," katanya.

Jika program MBG dengan menu ikan nanti sudah berjalan, kata dia, maka asupan protein siswa-siswa di sekolah akan meningkat dan siswa lebih sehat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar.

"Karena selama ini kita masih tertumpu pada gizi di darat. Padahal, wilayah kita dua sepertiganya laut. Di darat juga sebagian masih impor. Padahal, di laut tidak perlu impor," katanya.

Seiring dengan Perpres Gemarilan, ia menyebutkan bahwa tingkat konsumsi ikan pada 2029 ditargetkan mencapai 26,83 kilogram per kapita per tahun.

"Angka ini cukup signifikan yang harus dicapai di tengah-tengah produksi ikan budi daya di sana. Untuk Jawa Tengah, kami tadi sudah berharap banyak," katanya.

Secara teknis, kata dia, Gemarikan diketuai oleh Menteri KKP, dan melibatkan 23 kementerian lembaga ditambah gubernur dan bupati/wali kota.

"Harapan Bapak Presiden ini segera di didiseminasi dalam waktu yang secepat-cepatnya sehingga ekonomi kita semakin berdaya dan membangun ekonomi bagi masyarakat, terutama nelayan," katanya.