Ia mencatat lonjakan angka pengaduan dari sekitar 33 ribu pada 2021 melonjak tajam menjadi sekitar 73 ribu pada 2025. Durasi penyelesaian laporan juga terpangkas drastis dari 30 hari kini menjadi sekitar empat hari saja. Persentase tingkat penyelesaian laporan masyarakat bahkan telah menyentuh angka 97 persen secara nasional.
Oleh karena itu, Bima menekankan kecepatan penyelesaian laporan bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan sistem pengaduan. Seluruh instansi pemerintah wajib memastikan setiap aduan ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan secara sistemik.
"Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik. Nah, ini isu yang lain lagi," katanya.
Transformasi tata kelola ini sangat penting agar penanganan masalah tidak bersifat sementara.
Berbagai laporan yang sering masuk meliputi persoalan infrastruktur jalan, ketenteraman umum, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, hingga hak pekerja. Seluruh masalah krusial tersebut menuntut penyelesaian jangka panjang secara kolaboratif lintas sektor. Regenerasi aparatur dan konsistensi sistem pemerintahan harus terus dijaga agar program berjalan berkelanjutan.
