Menurut Bima, isu kebebasan beragama pada dasarnya bertumpu pada ekosistem tata kelola pemerintahan yang memperhatikan keunikan setiap daerah.
Ia menyebut masyarakat telah menunjukkan berbagai praktik baik dalam membangun toleransi antarumat beragama. Potensi tersebut, kata dia, perlu diperkuat melalui kolaborasi seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi kerukunan beragama itu enggak hanya dijaga oleh regulasi. Ia hidup karena jutaan praktik toleransi yang ada dalam setiap keseharian dari negara kita ini,” tambahnya.
Berkaca pada pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah, Bima menyebut konflik yang dipicu perselisihan antarumat beragama dapat berkembang dalam hitungan jam.
