Sebaliknya, budaya dan toleransi antarumat beragama dibangun secara bertahap dan membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, Bima berpesan kepada kepala daerah agar mampu merespons dan menyelesaikan konflik antarumat beragama secara cepat dan tepat.
“Jadi pemahaman inilah yang sangat penting bagi kepala daerah. Ketika ada mencuat isu agama, maka anatomi konfliknya, maka diagnosanya harus cepat dan tepat. Tidak boleh salah mengambil kesimpulan,” sambung Bima.
Untuk itu, Bima mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas dan kepercayaan diri kepala daerah dalam menjalankan tanggung jawab menjaga kerukunan umat beragama secara konsisten. Menurutnya, kerukunan perlu ditempatkan sebagai bagian dari tugas utama pemerintah daerah, bukan hanya menjadi pilihan kebijakan.
"Kerja-kerja kita adalah memberikan insentif kepercayaan diri bagi kepala daerah untuk menjadikan kerukunan beragama ini bukan sebagai opsi, tapi sebagai bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh kepala daerah tanpa terkecuali," tuturnya.
