Berdasarkan pemetaan tersebut, ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian dan intervensi kepada daerah dengan kapasitas fiskal lemah. Dukungan tersebut perlu diarahkan pada program-program prorakyat agar manfaat pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Ribka menambahkan, upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan daerah membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat antarkementerian/lembaga.

Sinergi tersebut diperlukan agar dukungan pemerintah terhadap daerah berjalan lebih terarah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.