NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menegaskan desa memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui penguatan pembangunan sumber daya manusia sejak tingkat keluarga.
“Perkuat konvergensi, jangan bekerja sendiri-sendiri. Penurunan stunting bukan hanya kerja pemerintah pusat, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Kita perlu memastikan ibu hamil mendapatkan pendampingan, ibu menyusui memperoleh perhatian, balita dipantau pertumbuhannya, serta keluarga yang membutuhkan mendapatkan intervensi yang tepat,” katanya saat Rakor Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis.
Menurutnya, upaya penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, posyandu, hingga kader pembangunan manusia dan tim pendamping keluarga.
Ia meminta agar data menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan langkah intervensi.
Melalui monitoring dan evaluasi, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi program yang telah berhasil, kendala yang dihadapi, serta menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut.
Setiap desa dan kabupaten memiliki tantangan berbeda sehingga pendekatan penanganan stunting harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah desa diminta mengoptimalkan peran dan kewenangannya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, memperkuat layanan desa, mendukung kegiatan posyandu, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat langsung bagi ibu dan anak.
