“Keberhasilan kita tidak diukur hanya dari banyaknya kegiatan, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Saya berharap rakor ini tidak berhenti pada laporan dan diskusi, tetapi menghasilkan kesepakatan tindak lanjut yang konkret, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pemantauan berkelanjutan,” ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan Galuh Tantri Narinda menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk meningkatkan kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan kader posyandu sebagai ujung tombak pencegahan stunting di desa.
“Para kader memiliki peran langsung dalam memantau tumbuh kembang balita, mendatangi rumah ibu hamil, serta mengenali kondisi keluarga di lingkungan masing-masing,” kata Galuh Tantri.
Ia menjelaskan, pada tahun ini terdapat 12 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang turut bergerak dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui berbagai program sesuai bidang masing-masing.
Di antaranya pembinaan posyandu secara berjenjang hingga kabupaten/kota, pembinaan dan evaluasi Tim Penggerak PKK, penguatan ketahanan pangan keluarga, pelatihan kader pangan, serta bantuan benih sayuran untuk kegiatan posyandu.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga terus mendorong Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi keluarga dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal.
