NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memperkuat sinergi lintas sektor untuk menangani sekitar 10.000 hektare lagi sisa area terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan melalui pembagian wilayah kerja dengan target penanganan sepekan.
Hanif mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui rapat teknis karhutla di Banjarbaru, Sabtu, yang juga melibatkan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta perwakilan forum perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan sebagai tindak lanjut koordinasi yang telah dilaksanakan dua minggu sebelumnya di Jakarta.
Dia menjelaskan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan karena kebakaran yang berlangsung hampir tiga bulan masih sulit dikendalikan, meskipun sejumlah titik api berhasil dipadamkan dan kebakaran bergeser ke wilayah lain yang membutuhkan penanganan lanjutan.
“Sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemetaan, penanganan lanjutan menyasar kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti setelah upaya pengendalian dilakukan di Hutan Lindung, Liang Anggang, Guntung Damar dan Pengayuan, dengan seluruh unsur yang terlibat dijadwalkan mengikuti apel bersama sebelum bergerak ke wilayah kerja masing-masing.
Dari sekitar 10.000 hektare area terdampak yang menjadi sasaran penanganan, sekitar 8.500 hektare merupakan lahan persawahan dengan sisa panen berupa jerami yang mudah terbakar, sedangkan sekitar 1.800 hektare lainnya merupakan lahan gambut di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Martapura Lama.
Untuk lahan persawahan, penanganan akan melibatkan Dinas Pertanian melalui pembalikan tanah guna mengurangi bahan yang mudah terbakar, sedangkan kawasan gambut memerlukan pengerahan personel lebih besar melalui pemadaman dan pembasahan intensif karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
“Dua lokasi ini memiliki tipikal yang berbeda. Area gambut memerlukan upaya yang cukup besar sehingga tenaga akan banyak diarahkan ke sana. Sementara area persawahan akan ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dengan membalik tanah,” kata Hanif.
Melalui pembagian tugas dan penerapan strategi sesuai karakteristik lahan, pemerintah menargetkan penanganan area terdampak tersebut dapat dipercepat dalam satu minggu untuk menekan dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat, terutama penduduk Kota Banjarmasin yang turut terdampak cukup serius.
Hanif mengapresiasi dukungan GAPKI dan APHI di tingkat pusat maupun Kalimantan Selatan serta forum perusahaan pertambangan yang diharapkan membantu pengerahan personel, peralatan, dan pelaksanaan operasi pemadaman melalui koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.
Pola penanganan terpadu tersebut juga direncanakan diterapkan di Kalimantan Tengah dan kemungkinan Sumatera Selatan setelah pelaksanaannya di Kalimantan Selatan berjalan sesuai harapan, mengingat ketiga provinsi menjadi wilayah perhatian pemerintah dalam penanggulangan karhutla yang berkaitan dengan program swasembada pangan, energi, dan air.
Hanif menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air, yang menjadi landasan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam membantu penanganan kebakaran di ketiga provinsi tersebut.
