NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkap tujuh poin aturan dalam RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan segera disahkan menjadi undang-undang.

Eddy menerangkan, RUU Perampasan Aset pada prinsipnya mengatur skema perampasan aset melalui tindak pidana. Namun, RUU tetap mengatur skema perampasan aset tanpa pidana.

Menurut dia, RUU yang telah disahkan di tingkat satu itu, mengatur jenis-jenis tindak pidana yang bisa dilakukan perampasan aset. Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, perdagangan senjata, hingga kejahatan siber.

"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil," kata Eddy dalam paparannya mewakili pandangan pemerintah di rapat, Rabu (18/11).

Sementara, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman memastikan peluang UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan hingga pemerasan aparat penegak hukum telah tertutup.