Habib menyebut UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong. Sebab, menurut dia, para korban akan langsung bisa menerima ganti rugi dari penyitaan aset para pelaku.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," ujarnya.
Berikut 7 poin pengaturan perampasan aset di RUU Perampasan Aset:
1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas;
2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas;