3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture);

4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden;

5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel;

6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;

7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.