Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
Wamenkum Beber 7 Poin Aturan di RUU Perampasan Aset
Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkap tujuh poin aturan dalam RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak P
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Rabu, 18 November 2026 pukul 19:48 WIB
• ⏱ 2 menit baca
3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture);
4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden;
5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel;
6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.