NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej mengingatkan hubungan hukum antara penerima utang atau pinjaman (debitur) dan pemberi utang atau pinjaman (kreditur) berpotensi berkembang menjadi perkara pidana. Ia menekankan pada kasus yang terdapat unsur penipuan.
Hiariej menjelaskan penipuan menjadi peristiwa hukum yang memiliki dimensi perdata sekaligus pidana karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Kita tahu persis bahwa sebenarnya yang terjadi antara debitur dan kreditur itu adalah suatu hubungan hukum keperdataan, tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan, hubungan hukum keperdataan ini lalu menjadi suatu peristiwa pidana," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11).
Maka dari itu, dia menekankan pentingnya debitur maupun kreditur agar memahami kedua perspektif dimaksud.
Eddy menjelaskan penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 492 KUHP yang baru, yakni dalam Bab XXVII tentang Perbuatan Curang.
