Dia menyampaikan kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif perjanjian, yang apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan konsekuensi berupa perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan.
"Pertanyaan lebih lanjut, apa kondisi (yang) dapat dimintakan pembatalan? Satu apabila terjadi 'dwang', dwang itu paksaan; dua apabila terjadi 'dwaling', kesesatan; atau yang ketiga, 'bedrog', penipuan," ungkap Eddy.
Menurut Wamenkum, pemahaman mengenai penipuan dalam konteks perdata menjadi penting untuk mendorong langkah pencegahan sejak sebelum perjanjian dibuat.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kelayakan dan kemampuan calon debitur diharapkan ia dapat membantu mengantisipasi potensi persoalan hukum yang timbul dari hubungan pembiayaan.
