Dikatakan bahwa pengaturan tersebut menunjukkan penipuan dapat dipahami dalam konteks hukum perdata maupun hukum pidana, bergantung pada karakteristik peristiwa hukum yang terjadi.
Dalam perspektif hukum perdata, ia mengungkapkan penipuan berkaitan dengan kondisi yang terjadi sebelum perjanjian terbentuk atau pada tahap pra-kontrak.
Oleh karena itu, lanjut dia, perusahaan pembiayaan maupun kreditur perlu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.
"Penipuan dalam konteks perdata terjadi (pada tahap) pra-kontrak. Bahwa para kreditur atau perusahaan pembiayaan itu harus betul-betul mengecek debitur itu mampu bayar atau tidak," tuturnya
Lebih lanjut, Eddy menyebut Pasal 1328 KUHPerdata berkaitan dengan penipuan sebagai alasan untuk meminta pembatalan perjanjian, dengan tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
