"Anomali terjadi ketika produksi petani melimpah tapi harga di tingkat petani justru jatuh, sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi. Ini menunjukkan adanya persoalan dalam tata niaga yang harus kita benahi bersama," ujar Alim.
Baginya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi saja belum cukup untuk menjamin kesejahteraan petani. Pengawasan distribusi dan perdagangan perlu diperkuat agar rantai pasok berjalan lebih efisien, kesenjangan harga dapat ditekan, serta manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada mata rantai perdagangan tertentu.
Alim menegaskan, pemerintah berupaya menangani penyimpangan dalam tata niaga pangan melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum. Pengawasan tersebut penting untuk menjaga perdagangan yang sehat dan melindungi kepentingan petani maupun konsumen.
Selain memperluas pasar ekspor, pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan pangan dalam negeri tetap terpenuhi. Keseimbangan antara pemenuhan pasar domestik dan pengembangan pasar internasional menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan pangan.
"Kerja keras di sektor pertanian harus memberikan hasil yang maksimal. Dengan kerja yang sungguh-sungguh, kolaborasi, dan kebijakan yang tepat, kita berharap produksi semakin kuat, ekspor berkembang, dan kesejahteraan petani terus meningkat," tutup Wamentan Alim.
