NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dalam distribusi beras secara bertahap.
Saleh mengatakan penguatan peran koperasi diperlukan dalam pembenahan tata niaga beras karena keberadaan perantara masih menjadi persoalan dalam rantai perdagangan hasil pertanian.
"Middleman ini ya, tengkulak lah bahasanya, ya, yang memang secara budaya itu memang ada di lingkungan kehidupan petani kita. Nah, ini memang pelan-pelan nanti kita akan intervensi dengan peran dari koperasi, KDKMP itu," kata Saleh seusai menghadiri Rembuk Nasional Pemuda Indonesia ke-3 di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pembenahan rantai distribusi beras memerlukan kerja sama seluruh pihak, mulai dari petani sebagai produsen hingga pelaku usaha di sektor hilir, agar pasokan dapat tersalurkan dengan lebih efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Saleh ketika menanggapi keluhan masyarakat mengenai harga beras premium yang dinilai masih tinggi meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program stabilisasi pangan.
Ia menjelaskan pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga beras melalui penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Ya, ini kita yang pertama strategi kita, kita melakukan intervensi terhadap bantuan pangan. Itu programnya Bapak Presiden. Yang kedua, SPHP ya. Tapi SPHP ini kan masih beras medium," ucapnya.
Saleh juga menyebutkan faktor cuaca yang menurutnya berpotensi mempengaruhi hasil panen pada 2026. Namun, ia belum menyampaikan angka realisasi penurunan produksi akibat kondisi tersebut.
"Memang kita tidak memungkiri (pengaruh) dari cuaca. Sehingga produksi, mungkin tahun ini akan terjadi penurunan hasil panen karena cuaca," tutur dia.
Selain menjaga pasokan, ia menilai penguatan kolaborasi dari hulu hingga hilir perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan distribusi, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap perantara secara bertahap.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia pada Sabtu (31/10), rata-rata harga beras kualitas super I di tingkat eceran secara nasional tercatat Rp18.000 per kilogram (kg), super II Rp17.450 kg, sedangkan medium I Rp16.650 dan medium II Rp16.450 per kg.
Badan pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penjualan beras SPHP sepanjang Januari hingga 28 Oktober 2026 mencapai sekitar 1,16 juta ton, sedangkan bantuan pangan beras yang telah disalurkan sebanyak 1,63 juta ton.
Pemerintah turut menyiapkan kelanjutan bantuan pangan beras untuk periode Oktober–Desember 2026 bagi sekitar 33,24 juta keluarga penerima dengan alokasi 10 kg per keluarga setiap bulan.
Di sisi distribusi, KDKMP telah menjadi salah satu dari sembilan saluran utama penyaluran beras SPHP melalui Perum Bulog dengan ketentuan harga yang disesuaikan berdasarkan zonasi wilayah.
Berdasarkan data Bapanas hingga 23 September 2026, penyaluran beras SPHP melalui KDKMP mencapai 16.622,5 ton dari total realisasi program sekitar 827 ribu ton pada periode tersebut.
Perum Bulog pada 13 Oktober melaporkan sebanyak 736 KDKMP telah mendapatkan pelayanan beras SPHP, sedangkan 1.249 koperasi lainnya masih dalam proses pelayanan.
Lebih lanjut, Wamentan Saleh mengatakan penguatan distribusi melalui KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga lebih terjangkau.
